HAK ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI

Berbicara mengenai hokum waris adat akan terbayang pada gambaran kita akan adanya suatu proses beralihnya suatu harta kekayaan baik yang berwujud materiil maupun immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Proses tersebut akan memerlukan norma-norma sebagai pengaturnya. Dalam hal ini pewarisan menurut hokum adat Bali. Sehingga adanya keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali tentang hak waris anak perempuan yakni 2:1. Dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan terhadap harta guna kaya (harta bersama) orang tuanya setelah terlebih dahulu dikurangi sepertiga untuk duwe tengah (harta bersama yang dikuasakan kepada anak yang melanjutkan kewajiban adat orang tuanya). Diharapkan keputusan ini terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Hindu Bali oleh pihak MUDP, sehingga keadilan untuk perempuan pun akan tercapai pada masyarakat patrilinealdi Bali.

1.  UEU-Undergraduate-2332-cover.pdf - 34 KB
2.  UEU-Undergraduate-2332-pernyataan.pdf - 43 KB
3.  UEU-Undergraduate-2332-persetujuan.pdf - 2367 KB
4.  UEU-Undergraduate-2332-pengesahan.pdf - 2789 KB
5.  UEU-Undergraduate-2332-abstrak.pdf - 8 KB
6.  UEU-Undergraduate-2332-kata pengantar.pdf - 39 KB
7.  UEU-Undergraduate-2332-daftar isi.pdf - 9 KB
8.  UEU-Undergraduate-2332-daftar pustaka.pdf - 12 KB
9.  UEU-Undergraduate-2332-bab1.pdf - 389 KB

• HAK ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI